Marzuki Alie Tolak Anggaran Gedung DPR Rp1,8 Triliun
Senin, 03 Mei 2010 – 19:29 WIB
JAKARTA- Ketua DPR RI, Marzuki Alie membantah bahwa dirinya telah menyetujui rencana anggaran biaya pembangunan kantor DPR yang baru senilai Rp1,8 triliun. "Yang saya lakukan adalah membatalkan grand disain dan meminta pihak-pihak terkait mengajukan terlebih dahulu blok disain bangunan. Soal anggaran, itu masih sangat jauh. Jadi tidak benar saya menyetujui anggaran Rp1,8 triliun itu," tegas Marzuki Alie, di press room DPR, Senin (3/5). Lebih jauh, mantan Sekjen Partai Demokrat itu menegaskan bahwa bagunan baru parlemen yang akan dibuat bukanlah bangunan yang bermewah-mewah. Kita menginginkan gedung kantor yang sesuai dengan kebutuhan riil saat ini dan masa datang. "Bangunan lama gedung DPR ini kapasitasnya hanya untuk 800 orang dan kini diisi oleh 2500 orang. Jadi sudah over kapasitas dan sangat membahayakan."
Dijelaskan Marzuki Alie, dari grand disain yang dia tolak tersebut terungkap bahwa biaya bangunan per meter per segi bekisar sekitar Rp16 juta. "Itu biaya yang sangat tidak rasional dan terlalu tinggi. Saya tidak akan main-main dengan angka-angka yang tidak rasional itu," kata Marzuki.
Munculnya biaya bangunan Rp16 juta per meter per segi tersebut, lanjutnya, berasal dari hitung-hitungan konsultan. Secara pribadi dan pimpinan DPR tentu kita tidak akan percaya begitu saja dengan angka-angka itu. "Ini kan kerjaan konsultan. Kerjaan konsultan itu belum tentu betul juga. Karena itu, kami akan cari angka nasional yang lebih riil dan dipercaya publik serta tidak menyakiti hati rakyat," ungkapnya.
Baca Juga:
JAKARTA- Ketua DPR RI, Marzuki Alie membantah bahwa dirinya telah menyetujui rencana anggaran biaya pembangunan kantor DPR yang baru senilai Rp1,8
BERITA TERKAIT
- Prabowo Tak Diundang ke HUT PDIP, tetapi Bakal Diminta Hadir Pas Kongres
- Raih 3 Juta Lebih Suara, Andra Soni-Dimyati Ditetapkan jadi Gubernur & Wagub Terpilih Banten
- Gelar HUT ke-52 di Sekolah Partai, PDIP Lakukan dengan Konsep Seperti Ini
- Kongres V Bakal Tindak Lanjuti Hasil Rakernas Soal Penetapan Megawati Jadi Ketum PDIP
- Tim Hukum DIA Bakal Bongkar Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- KPU Jakarta Resmi Menetapkan Pramono-Rano Sebagai Gubernur dan Wagub Jakarta