Marzuki Bantah Dianggap Tak Transparan
Ke Syria Bukan Kunker, Sudah Ajak Media Elektronik
Rabu, 01 Desember 2010 – 06:44 WIB
JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie gerah dengan munculnya kritik terhadap keberangkatannya ke Syria untuk menghadiri sidang pleno ke "5 APA (Asian Parliamentary Assembly). Sebagai Presiden APA, Marzuki menegaskan kehadirannya sangat urgen untuk memimpin sidang tersebut. Apalagi, salah satu agendanya adalah melakukan penyerahan tampuk pimpinan APA. Marzuki menambahkan, dalam sidang pleno ke "5 APA ada dua usulan Indonesia yang didukung seluruh peserta. Yakni, dibentuknya Komite Parlemen Perempuan. "Ini memberikan peran kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan," katanya.
"Saya sebagai Presiden, kemarin (Senin, Red) menyerahkan palu kepada presiden APA yang baru, yakni Ketua Parlemen Syria," jelas Marzuki melalui pesan singkatnya kepada Jawa Pos, kemarin (30/11). APA merupakan forum parlemen se -Asia yang kini beranggotakan 41 negara.
Baca Juga:
Saat dikonfirmasi mengapa tidak mengkomunikasikannya terlebih dulu kepada publik sebelum berangkat, Marzuki menyebut keberangkatannya ke Syria tidak masuk dalam kategori kunjungan kerja (kunker). Selain itu, Marzuki mengatakan dua media elektronik nasional sudah diikutkan dalam rombongan. "Jadi, semua transparan, termasuk pertemuan kami dengan presiden Syria tadi pagi," tegas Marzuki. "Apabila hari ini (Selasa) sidang selesai, kami akan segera kembali besok dari rencana semula 2 Desember," imbuhnya. Marzuki bersama rombongan berangkat ke Syria pada 30 November lalu.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie gerah dengan munculnya kritik terhadap keberangkatannya ke Syria untuk menghadiri sidang pleno ke "5 APA (Asian
BERITA TERKAIT
- Indonesia jadi Anggota BRICS, Lestari Moerdijat Ingatkan Hal Penting Ini ke Pemerintah
- DPR Bakal Revisi UU Minerba, Ahmad Doli Sebut Itu Komitmen Pemerintah untuk Rakyat
- Demul-Erwan Resmi Memimpin Jawa Barat Mulai 6 Februari 2025
- Mardiono Minta Kader PPP di Purworejo Bisa Berkontribusi Untuk Masyarakat
- Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK pada 6 Februari
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel