Marzuki Bantah DPR jadi Bunker Koruptor

Sebelumnya, sejumlah Anggota Komisi III DPR mempertanyakan cara kerja KPK yang tidak jelas karena tidak memiliki ukuran yang masuk akal mengenai pola penanganan satu perkara, yang membuat hal ini rawan manipulasi. Bahkan salah satu Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Daday Hudaya menggulirkan dibentuknya Pansus KPK, karena dirinya mensinyalir KPK juga menerima pesanan kasus.

"Ini bisa dilihat dari penanganan kasus korupsi di daerah yang hanya dikenakan pada kepala daerah yang ingin maju kembali dalam pilkada, sementara banyak kasus yang jelas seperti kasus pemilihan Deputi Gubernur BI, Miranda Goelton dengan saksi dan barang bukti yang lengkap tidak ditangani utuh oleh KPK," kata Daday. (fas/jpnn)