Marzuki Cium Penggelembungan Dana Gedung Baru Dewan
Usul Biaya Pembangunan Cukup Rp 800 Miliar
Senin, 20 September 2010 – 17:17 WIB
JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan bahwa salah satu alasan permintaan kaji ulang pembangunan gedung baru DPR karena anggaran yang diajukan senilai Rp 1,6 triliun terlalu besar. Menurut Marzuki, gedung baru DPR dengan biasa pembangunan Rp 800 miliar sebenarnya sudah pantas.
Menurut Marzuki, anggaran sebesar Rp 1,6 triliun untuk bangunan seluas 157 ribu meter persegi jelas tidak masuk akal. "Tidak masuk akal anggaran Rp1,6 triliun untuk luas bangunan 157 ribu meter persegi. Ini artinya setiap meter perseginya nilainya Rp10 juta. Angka yang kelewat besar untuk nilai gedung perkantoran,” ujar Marzuki ketika dihubungi di Jakarta, Senin (20/9).
Baca Juga:
Lantas dari mana Marzuki mengusulkan angka Rp 800 miliar? Mantan Sekjen Partai Demokrat itu mengaku mendapat banyak masukkan bahwa nilai yang pantas dan sudah dianggap tinggi untuk bangunan gedung kantor adalah Rp5 juta untuk setiap meter persegi. “Yang saya tahu itu bangunan hotel mewah saja nilainya tidak sampai Rp5 juta permeter perseginya. Ini untuk kantor masa harganya diatas harga bangunan hotel,” tambahnya.
Ditanya apakah anggaran pembangunan Rp 10 juta untuk setiap meter persegi itu karena ada penggelembungan harga, Marzuki mengatakan, pimpinan DPR tidak tahu menahu soal munculnya angka Rp 1,6 triliun. Ditanyakan mengenai adanya indikasi permainan harga dengan me mark up nilai proyek sehingga menjadi begitu tinggi, Marzuki menegaskan bahwa DPR dan pimpinannya tidak tahu menahu mengenai asal muasal angka tersebut.
JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan bahwa salah satu alasan permintaan kaji ulang pembangunan gedung baru DPR karena anggaran yang diajukan
BERITA TERKAIT
- Video Aplikasi Curhat Banjir Olok-olokan Warganet, Ridwan Kamil: Jangan Sepelekan Stres
- Komisi II DPR Apresiasi Kesiapan Pilkada Kaltim, Rifqinizamy: Tetap Harus Waspada
- Hadir di Kampanye Hairan-Amin, Kaesang Mengaku Utusan Jokowi
- Potensi Kades Langgar Netralitas pada Pilkada Harus Terus Ditekan
- Dewan Etik Persepi Bermain Ganda, Disebut Ada Tendensi Rebutan Main Kavling
- MPR Minta Masukan Mahasiswa Unilam untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik