Marzuki Dituding Tak Paham Usulan HMP

 "Biarkanlah MK (Mahkamah Konstitusi) yang memutuskan soal bersalah atau tidaknya pemerintah yang memutuskan kebijakan bailout (dana talangan). Ini juga sekaligus mengajarkan kepada kita semua untuk taat dan disiplin pada tata aturan bernegara," tegasnya.

Alasan kedua, tambah Akbar, Pansus Angket Century DPR sudah membuktikan bahwa kebijakan pemerintah pada masa itu tidak benar dan kental bernuansa kepentingan politik untuk tujuan tertentu. “Hasil audit investigasi dan forensik yang sangat nyata dan apa adanya dari BPK memastikan hal itu,” kata Akbar.

Akbar menegaskan, sudah dua lembaga negara yakni BPK dan DPR yang telah memutuskan bahwa kebijakan bailout itu bermasalah. “Saya yakin MK akan sepakat dengan dua lembaga tinggi negara ini,” pungkas Akbar. (boy/jpnn)