Marzuki Dukung Pengetatan Remisi Napi Korupsi

Alasannya, sambung Marzuki, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak bagi semua narapidana. "Sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan," ungkap Marzuki.

Dalam kesempatan itu Marzuki juga menyinggung wacana pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah karena banyak membebaskan terdakwa korupsi. DPR menyarankan agar permasalahan itu secepatnya dievaluasi dalam forum sarasehan atau sejenisnya antarlembaga penegak hukum serta lembaga lain yang dianggap penting.

"Evaluasi ini perlu untuk menemukan satu kesepahaman tentang penerapan hukum dalam peradilan tipikor," pungkasnya. (boy/jpnn)