Marzuki Kritisi Proyek Gedung DPD di Setiap Provinsi

Dari data sementara di Kesekjenan DPD, terdapat variasi biaya untuk pembangunan kantor DPD di seluruh ibukota provinsi antara Rp11,5 Miliar hingga tertinggi Rp 30 miliar. “Kalau sama antara daerah satu dengan yang lain, berarti ada penyimpangan. Jadi, hingga hari saya pastikan belum ada kejanggalan. Apalagi belum dilakukan tender yang biasanya di bawah harga perencaan,” imbuh La  Ode.

Bahkan menurut La Ode Ida, bisa saja kantor DPD tidak dibangun karena ada sejumlah provinsi yang berinisiatif untuk memberikan aset mereka. "Niat baik provinsi itu pastilah akan kita sambut dengan positif karena semakin sedikit anggaran negara yang terpakai," ucapnya.

“Jadi DPR jangan terlalu risau dengan data yang diendus oleh pihak yang tidak berwenang. Terlepas dari itu, DPD tentu akan memberikan apresiasi terhadap pimpinan DPR yang telah mengkritisi ini semua demi kebaikan bersama," tukas La Ode Ida. (fas/jpnn)