Marzuki Lega Andi Mallarangeng Ditahan KPK
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, DR Marzuki Alie menyatakan bahwa penahanan terhadap tersangka korupsi proyek Hambalang, Andi Alfian Mallarangeng oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti bahwa Partai Demokrat telah meletakan hukum sebagai panglima di negeri ini. Marzuki menegaskan, penahanan itu menepis anggapan bahwa selama ini partainya merecoki penyidikan di KPK sehingga Andi tak kunjung ditahan.
"Kita semua jadi saksi, kasus dugaan korupsi proyek Hambalang akhirnya bisa berlanjut secara hukum. Dari sisi Demokrat, ditahannya mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng ini bukti bahwa Demokrat komit meletakan hukum sebagai panglima. Satu di antara sejumlah amanat terpenting dari reformasi," kata Marzuki Alie, melalui pesan singkatnya, Kamis (17/10).
Marzuki menambahkan, sebenarnya dari kepentingan politik praktis bisa saja PD mengintervensi proses hukum dengan alasan stabilitas politik. Namun, lanjutnya, PD tak mau mengambil langkah itu.
"Karena Partai Demokrat paham betul masalah yang terjadi atas mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng adalah masalah hukum. Hukum harus mandiri. Ini bagian dari tanggung jawab Demokrat terhadap bangsa dan negara," tegas Ketua DPR itu.
Dikatakannya, korupsi sudah menjadi persoalan bagi seluruh warga negara. Karenanya Marzuki mengharapkan agar KPK sebagai institusi pemberantas korupsi bisa menuntaskan berbagai kasus korupsi. "Dukung KPK bekerja profesional, bongkar semua kasus korupsi di semua level," pintanya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, DR Marzuki Alie menyatakan bahwa penahanan terhadap tersangka korupsi proyek Hambalang, Andi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Lemhannas Berharap Bisa Berkontribusi di Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Nasional