Marzuki Minta Dana Bangun Gedung DPD Segera Direvisi

Marzuki mengatakan, karena sudah diketok dalam APBN artinya Kementrian Keuangan harus berupaya memenuhi anggarannya. Salah satunya anggaran itu berasal dari surat utang. "Coba saja tanya Menkeu bagaimana mekanismenya," tambahnya.

Menanggapi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida, Marzuki menilai tidak ada perdebatan diantara mereka. Hanya saja kewajibannya untuk memberikan koreksi sesuai dengan apa yang dia ketahui.

"Karena dia tidak terlibat langsung makanya saya lakukan koreksi. Koreksinya untuk anggota DPR yang menyetujui, Sekjen DPD, Kementerian PU supaya tidak melakukan korupsi," tegas Marzuki.(afz/jpnn)