Marzuki Minta Jumlah Capim KPK Tak Dipersoalkan
Selasa, 06 September 2011 – 20:07 WIB

Marzuki Minta Jumlah Capim KPK Tak Dipersoalkan
JAKARTA - Munculnya perdebatan diantara beberapa anggota Komisi III DPR RI mengenai jumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan panitia seleksi ditanggapi santai oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Ia menilai bahwa perdebatan tersebut adalah pendapat perseorangan bukan atas nama Komisi III.
"Calon pimpinan KPK kita serahkan ke Komisi III. Mengenai perdebatan, itu kan belum rapat pendapat pribadi-pribadi. Yang penting substansinya kita membutuhkan 4 lagi jadi ada 8 yang akan diseleksi menjadi 4," kata Marzuki kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/9).
Baca Juga:
Dikalangan anggota Komisi III, ada yang berpendapat bahwa seharusnya panitia seleksi menyerahkan 10 nama calon pimpinan KPK untuk diseleksi menjadi 5 nama. Hal tersebut mengacu pada aturan bahwa pimpinan KPK terdiri dari 5 orang. Namun pada kenyataannya, panitia seleksi menyerahkan 8 nama calon kepada Komisi III untuk diseleksi menjadi 4 calon.
"Aturannya memang 5 pimpinan dan sebelumnya 10 orang baru diseleksi jadi 5 orang. Tapi pak Busyro (Busyro Mudoqqas, Red) sesuai keputusan MK diteruskan masa jabatannya jadi hanya membutuhkan 4 orang lagi. Saya kira perdebatan itu tidak perlu dipermasalahkan dan ini masih ada ruang diskusi," cetusnya.
JAKARTA - Munculnya perdebatan diantara beberapa anggota Komisi III DPR RI mengenai jumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
BERITA TERKAIT
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik