Marzuki Minta KPK Tunda Periksa Banggar

Marzuki menegaskan maksimal akhir Oktober RAPBN 2012 sudah harus disahkan. Bila melebihi batas waktu, maka anggota DPR bisa dikatakan melanggar UU. Hal ini pula yang dikatakan Marzuki ingin disampaikan kepada KPK, untuk menunda pemanggilan terhadap pimpinan DPR agar RAPBN bisa dibahas dan selesai tepat waktu.

Menurut Marzuki, masalah kepentingan penegak hukum tidak mungkin hanya selesai di KPK saja. Namun harus diikuti secara lengkap. Namun semuanya harus dilakukan secara fokus dan satu persatu sesuai skala prioritas nasional.

‘’Makanya kita ingin menyampaikan fokus kita kawal RAPBN 2012. Ini nilainya hampir Rp1.300 triliun. Apalah artinya KPK hanya mengejar beberapa miliar. Makanya tunda dululah. Harus dicari pemahaman agar tidak merugikan rakyat,’’ kata Marzuki.

Pemanggilan 4 pimpinan Banggar kata Marzuki dinilai sangat mengganggu pembahasan RAPBN 2012. Banggar dinilai tidak bisa bekerja maksimal sementara 4 pimpinan mereka harus menjalani berbagai pemeriksaan oleh KPK. Marzuki pun membantah bila ‘mogok” Banggar dilakukan untuk mengalihkan isu di masyarakat.