Marzuki Tak Setuju Banggar Dianggap Biang Korupsi

"Saya kira banggar itu enggak melanggar kok, hanya memang perlu disempurnakan. Korupsi itu tidak satu pihak. Kan sudah saya sampaikan korupsi di banggar itu karena ada kongkalikong dengan pihak eksekutif. Lah ini mata rantai pertama yang harus diputus," tegas Marzuki.

Banggar, lanjut Marzuki, tetap diperlukan untuk sinkronisasi hasil dari komisi-komisi. Pasalnya, komisi di DPR bersifat sektoral, sehingga harus ada pihak lain yang membantu menyatukan hasil pembicaraan anggaran di setiap komisi.

Marzuki juga menyarankan,  sebaiknya di Banggar ada perubahan alokasi anggaran. Menurutnya, setiap alokasi dana harus dengan persetujuan komisi-komisi di DPR, sehingga  mata rantai korupsi dan kongkalikong bisa diputus.

"Jangan seenaknya saja mengalokasikan, termasuk adanya optimalisasi. Dana optimalisasi itu apa sebaiknya dikembalikan ke Kemenkeu untuk mengurangi defisit anggaran atau nanti dikembalikan ke komisi-komisi untuk dialokasi kembali kepada proyek-proyek atau program yang belum bisa dilaksanakan. Kita harus memutus mata rantai kongkalikong," pungkasnya. (flo/jpnn)