Mas AHY dan Gus AMI Bertemu Bahas Pilkada, Inilah Hasilnya
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).
Tujuan kedatangan politikus muda yang beken disapa dengan panggilan AHY itu adalah menemui Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar.
Dalam pertemuan itu, Gus AMI -panggilan akrab Muhaimin- dan Mas AHY sepakat untuk menjalin koalisi pada Pilkada Serentak 2020. "Tadi dihitung sudah 30-an (pilkada, red) dengan Demokrat," kata Gus Ami usai menjalin pertemuan tertutup dengan AHY.
Namun, Gus AMI tidak membeberkan pada pilkada mana saja PKB dan PD bakal berkoalisi. Dia hanya menegaskan bahwa sudah ada kesepakatan koalisi antara PKB dengan PD di berbagai daerah pada Pilkada 2020.
"Kami bersepakat kerja sama lebih dalam lagi di bidang kepala daerah pilkada," ujar Gus AMI.
Pada kesempatan sama AHY mengharapkan Pilkada Serentak 2020 menjadi momentum positif bagi partainya. Setidaknya, tutur AHY, hubungan antara PD dan PKB makin erat setelah Pilkada Serentak 2020.
"Mudah-mudahan melalui ajang Pilkada Serentak 2020 ini kebersamaan di sejumlah daerah bisa jadi awal yang baik untuk makin dekatnya dua partai ini," ujar AHY.
Mantan tentara itu menambahkan, koalisi PD dan PKB bisa saja terjadi di lebih dari 30 daerah yang menggelar pilkada tahun ini. Sebab, kedua parpol itu masih terus membicarakan koalisi untuk Pilkada 2020 yang akan digelar serentak di 270 daerah.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi kantor DPP PKB untuk bertemu Muhaimin Iskandar alias Gus AMI guna membahas soal koalisi pada Pilkada Serentak 2020.
- Dita PKB: Masih Ada Pilihan Selain Menaikkan PPN Demi Menggenjot APBN
- Nadya Roihana: PKB Mengutuk Kekerasan di Pilkada Sampang
- Kiai Ma'ruf: PKB Konsisten Memperjuangkan Nilai-Nilai Keberagaman
- Gus Imin Dukung Kemenag Bentuk Dirjen Pondok Pesantren
- Program Pemutihan PKB di Banten Sukses Tingkatkan Penerimaan Pajak Rp 64,3 Miliar
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik