Mas Gatot Gunakan Uang SKPD Sumut untuk Sogok DPRD

jpnn.com - JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan asal uang uang digunakan Gatot Pujo Nugroho saat masih aktif sebagai gubernur Sumatera utara untuk menyogok DPRD periode 2009-2014. Pada surat dakwaan atas mantan Wakil Ketua DPRD Sumut, Kamaluddin Harahap, asal uang suap ternyata dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

JPU KPK Muhammad Nur Azis saat membacakan surat dakwaan atas Kamaluddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/2) mengungkapkan, DPRD Sumut pada 1 Juli 2013 menggelar rapat paripurna terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012. Dalam paripurna itu Gatot secara resmi menyampaikan nota pengantar gubernur tentang ‎rancangan peraturan daerah (Ranperda) pelaksanaan APBD.

Namun, hampir satu bulan setelah paripurna itu, Kamaluddin beserta pimpinan DPRD Sumut lainnya, yakni Muhammad Afan, Chaidir Ritonga dan Sigit Pramono Asri menemui Nurdin Lubis selaku sekretaris daerah Provinsi Sumut, Randiman Tarigan (sekretaris DPRD) dan Baharuddin Siagian (kepala biro keuangan Pemprov Sumur).

Dalam pertemuan itu, Nurdin menyampaikan permintaan agar pimpinan DPRD Sumut menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012,

"Namun agar permintaan disetujui oleh DPRD Provinsi Sumut, terdakwa meminta kompensasi berupa uang yang disebut dengan “uang ketok” sebesar Rp 1,5 miliar untuk seluruh anggota DPRD Sumut," kata JPU Azis.

Selanjutnya, Nurdin menyampaikan permintaan DPRD Sumut ke Gatot. Kemudian, Gatot memerintahkan tiga anak buahnya, Nurdin, Baharuddin dan Randiman  untuk memenuhi permintaan DPRD.

"Menindaklanjuti perintah tersebut, Baharuddin Siagian mengumpulkan uang dari SKPD-SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumut," paparnya.

‎Pada tanggal 26 Agustus 2013, Kamaluddin memberikan catatan pembagian uang untuk seluruh anggota DPRD Provinsi Sumut kepada Randiman Tarigan. Rinciannya, ‎anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 12,5 juta, sekretaris fraksi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 17,5 juta, untuk ketua fraksi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 20 juta.