Mas Tjahjo Merasa Ikut Bersalah
Upaya untuk mengingatkan, kata Tjahjo, juga melibatkan lembaga terkait. Kemendagri bersama KPK dan BPKP juga terus mendorong pusat dan daerah untuk menggunakan sistem pengadaan secara online.
Mulai e-planning hingga e-catalogue, semua sistem sudah disiapkan demi transparansi pengadaan barang dan jasa.
’’Kalau ini dilaksanakan, seharusnya sudah tidak ada lagi pejabat pusat dan daerah yang terkena masalah hukum, apalagi OTT,” ujarnya.
Tjahjo menambahkan, kebijakan terkait penempatan jabatan juga bisa dilakukan secara terbuka dan transparan. Dia menegaskan, sudah tidak ada lagi model pungutan atau setoran apa pun.
Pola semacam itu seharusnya bisa dilaksanakan oleh pemegang amanah kekuasaan dari pusat sampai daerah. Jangan memanfaatkan kekuasaan yang ada. Upaya pemerintah, menurut saya, sudah maksimal.
Semua pada akhirnya bergantung kepada mentalitas diri kita masing-masing,’’ tandasnya. (bay/c4/fat)
JPNN.com - Bupati Klaten Sri Hartini terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah kepala daerah yang terjerat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kenang Sosok Tjahjo Kumolo, Puan: Anak Saya Panggil Beliau Eyang
- SE Terbaru MenPAN-RB Bikin Lega PNS dan PPPK, Nih Penjelasannya
- Sri Mulyani Tak Tinggal Diam Melihat Nasib PKL Alun-Alun Klaten
- Ganjar Beri Semangat untuk Pasien Covid-19 di Klaten
- Tjahjo Kumolo Batuk-Batuk Lantaran 3 Vitamin Ini, Anggota DPR Sempat Tegang Lalu Tertawa
- Berita Terbaru soal Pembubaran Lembaga: Pengalihan PNS Harus Cepat