Masa Jabatan Ketum Dipangkas Setahun

BANDUNG -- Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan di Bandung, Jawa Barat, telah menghasilkan berbagai keputusan. Masing-masing komisi yang dibentuk sudah mengeluarkan keputusan.

Komisi A membahas perubahan AD/ART, Komisi B soal khitah dan program perjuangan partai dan Komisi C soal  rekomendasi dan pernyataan politik. Di Komisi A soal revisi AD/ART telah memutuskan bahwa PPP mengubah siklus permusyawaratannya mengikuti siklus pemerintahan.

"Maksudnya forum permusyawaratan tertinggi partai adalah muktamar. Maka selambat-lambatnya muktamar  harus dilaksanakan setelah pemilihan presiden untuk membentuk kepenguruan baru. Selama ini kita berada di tengah-tengah, sehingga kurang waktu menyiapkan pemilu berikutnya," kata Ketua Panitia Pengarah Muktamar VII PPP Lukman Hakim Saefudin, saat konfrensi pers, Selasa (5/7), di Bandung.

Oleh karena itulah, lanjut dia, untuk persiapan memadai menghadapi pemilu maka selambat-lambatnya satu tahun setelah pilpres, digelar muktamar. Ini berlaku untuk muktamar ke VIII PPP nanti. Kemudian, lanjut dia, selambat-lambatnya enam bulan setelah muktamar, digelar musyawarah wilayah.  Dan selambat-lambatnya enam bulan setelah muswil digelar musyawarah cabang.