Masa Jabatan Pengganti Anggota BPK Tunggu Putusan MK

Dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim konstitusi berpendapat jika anggota pimpinan KPK hasil PAW hanya menduduki masa jabatan sisa dari pimpinan yang digantikan, maka hal itu melanggar prinsip kemanfaatan sebagai tujuan hukum.

Sebab, proses seleksi pimpinan KPK pengganti mengeluarkan biaya yang relatif sama besarnya dengan proses seleksi lima orang pimpinan KPK. Masa jabatan pimpinan KPK pengganti tidak dapat disamakan dengan mekanisme PAW bagi anggota DPR dan DPD karena mekanismenya tidak melalui proses seleksi baru.

Arman Remi mengatakan, proses seleksi calon anggota BPK untuk PAW sendiri tak jauh berbeda dengan seleksi calon anggota pimpinan KPK. Yakni, melalui serangkaian proses fit and proper test di DPR.