Masa Kerja Pansus untuk Selidiki KPK Bakal Diperpanjang
jpnn.com, JAKARTA - Masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berakhir 28 September 2017.
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi menyatakan, perpanjangan akan dilakukan karena masih banyak hal-hal penting yang belum diselesaikan.
“Kami pimpinan kemungkinan akan meminta seluruh anggota untuk bersedia agar diperpanjang masa kerja Pansus,” kata Taufiqulhadi di gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9).
Taufiqulhadi mengatakan perpanjangan harus dilakukan karena Pansus belum bisa menyimpulkan hasil kerja. Sebab, sampai saat ini Pansus belum berhasil mengonfirmasi pimpinan KPK.
Menurut Taufiqulhadi, akan tidak hadir jika temuan-temuan Pansus itu tidak dikonfirmasikan ke pimpinan lembaga antikorupsi. “Apabila telah terkonfirmasikan maka kami bisa mengambil kesimpulan. Dan kesimpulan itu akan kami bawa dalam rapat paripurna setelah tanggal 28 September 2017,” ujarnya.
Menurut dia, keputusan apakah akan diperpanjang atau tidak akan ditentukan dalam rapat internal Pansus Hak Angket KPK hari ini atau besok.
Anggota Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya mengatakan, pihaknya masih belum melakukan analisa dan evaluasi (anev) terakhir terhadap hasil kerja mereka. “Kemarin, baru menyimpulkan sebelas poin,” ujarnya di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (13/9).
Menurut dia, jika hasil anev memutuskan temuan-temuan sudah mencukupi sampai 28 September 2017, maka Pansus akan selesai alias tidak dilanjutkan lagi.
“Setelah anev, kami simpulkan dan sampaikan dulu ke fraksi-fraksi. Kalau belum cukup, mungkin kami akan memperpanjang,” paparnya.
“Kalau semuanya sudah dianggap selesai, maka kami jadikan itu sebagai rekomendasi terhadap pemerintah.”(boy/jpnn)
Masa kerja Pansus Hak Angket KPK bentukan DPR akan dilakukan perpanjangan untuk menuntaskan penyelidikan
Redaktur & Reporter : Boy
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?
- Vonis Harvey Moeis Diperberat, Komisi III DPR: Ini Tamparan untuk Kejaksaan
- Polda Babel Sukses Berantas Geng Motor, Sahroni: Strateginya Patut Dicontoh
- Komisi IV Tunda Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Mitra, Ini Masalahnya
- Menteri Iftitah Tetap Yakin Bisa Kembangkan Kawasan Transmigrasi Meski Anggaran Terbatas