Masa Pandemi, Pembelian Mobil Secara Tunai Melonjak
jpnn.com, JAKARTA - Masa pandemi dan penerapan PSBB, ternyata mendorong perubahan pada kebiasaan masyafakat dalam membeli kendaraan.
PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menyatakan pembelian kendaraan baru secara tunai (cash), justru meningkat ketimbang dengan cara kredit.
"Kalau kami lihat, dahulu itu kan 80 persen kredit dan 20 persen cash. Sekarang sampai April kemarin cash-nya meningkat. Jadi 75 persen kredit, 25 persen cash. Mei kredit jadi 65 persen," ungkap Hendrayadi Lastiyoso.
Hendrayaydi melanjutkan, pembelian secara tunai dilakukan konsumen yang kesulitan mengajukan aplikasi kredit melalui leasing sejalan dengan regulasi yang kian ketat oleh perusahaan pembiayaan.
"Kalau dilihat, ini kebanyakan customer yang repeat order atau replace karena approval dari leasing ketat sekali. Dengan indikator angka tadi, pastinya banyak pembeli yang replace atau repeat order," kata dia.
Ia mengatakan, imbauan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak berdampak signifikan pada minat membeli masyarakat di kawasan perkotaan.
"Kalau diskusi dengan kepala wilayah, 'sialnya' itu kontributor terbesar Jakarta kan kena PSBB. Jadi, semua jelas ini sangat menekan area yang memberi kontribusi tinggi, tapi saya lihat DKI masih lebih tinggi diikuti Jawa Timur atau Sumatera, Jawa Tengah kemudian Kalimantan," jelas dia
Kendati demikian, mereka tidak memungkiri bahwa penjualan di wilayah DKI Jakarta turun sekitar empat persen, dibandingkan dengan wilayah yang belum memberlakukan PSBB. (ant/jpnn)
Masa pandemi dan penerapan PSBB, ternyata mendorong perubahan pada kebiasaan masyafakat dalam membeli kendaraan.
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha
- SEVA Memeriahkan Acara Daihatsu Kumpul Sahabat Sidoarjo
- Daya Beli Masyarakat Turun, Gaikindo Akan Revisi Target Penjualan Mobil
- Perkembangan Industri Otomotif Stagnan, Ahli Hukum Persaingan Usaha Ungkap Penyebabnya
- Jutaan Mobil Daihatsu Kena Recall, Ada Rocky
- Upaya Hyundai Gairahkan Pasar Otomotif Indonesia yang Tengah Lesu
- GAIKINDO Minta Pemerintah Tunda Peraturan Wajib Asuransi Kendaraan