Masa Tenang, Karolin-Gidot Komitmen Menolak Politik Uang
jpnn.com, PONTIANAK - Calon Wakil Gubernur Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2, Suryadman Gidot menegaskan jika pihaknya tidak akan melakukan praktik politik uang dan tidak melakukan politisasi SARA.
“Yang paling penting menurut saya politik uang itu kejahatan dan membodohi rakyat. Untuk negara ini maju maka kita harus sepakat menolak politik uang, jika ada masyarakat yang menemukan politik uang, maka masyarakat jangan menerima dan melapor ke pihak yang berwajib dan satu di antaranya pengawas pemilu,” Gidot, Sabtu (23/6/2018) malam.
Menurutnya, politik uang hanya memperbodoh masyarakat khususnya yang ada di Kalbar.
“Mau jadi apa kita jika terus ada politik uang, dan akan membuat Kalbar semakin terpuruk di masa kedepan," katanya.
Terkait politisasi SARA, menurut Bupati Bengkayang ini masyarakat telah cerdas menanggapi hal tersebut.
“Saya pikir masyarakat sudah cerdas, jadi sudahlah suku sudah final anugerah Tuhan. Menurut saya itu urusan masing-masing, kita tidak boleh lagi mempermasalahkan itu,” bebernya.
Ia menegaskan, di masa tenang lebih baik berdoa agar pilkada dapat berjalan aman, lancar dan tanpa gangguan, terhindar dari intimidasi serta sebagainya.
Selain itu, setelah di masa pilkada ini siapapun paslon yang menang, maka yang kalah haruslah legawa.
Cawagub Kalimantan Barat nomor urut 2, Suryadman Gidot menegaskan jika pihaknya tidak akan melakukan praktik politik uang dan politisasi SARA.
- Anggota Bawaslu Puadi Beberkan Upaya Memitigasi Praktik Politik Uang di Pilkada 2024
- Bawaslu Bogor Segera Tindaklanjuti Dugaan Pembagian Amplop oleh Tim Rudy-Jaro
- Istri Calon Wakil Bupati Serang Dilaporkan ke Bawaslu Gegara Bagi-bagikan Kalender & Uang
- Politik Uang Masuk Kategori Kejahatan Pilkada & Harus Diberantas
- Politik Uang Hanya Bisa Ditangani dengan Cara ini
- LPI Ingatkan Isu SARA dan Politik Uang Bisa Mengganggu Kondusivitas Pilkada 2024