Masalah Freeport Sangat Serius, DPR Mestinya Bentuk Pansus

jpnn.com - JAKARTA - Suara-suara agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki masalah PT Freeport Indonesia (PTFI) terus bermunculan. Suara itu tak hanya muncul dari internal DPR, tapi juga kapangan akademisi.

Salah satu akademisi yang mendorong DPR membentuk Pansus Freeport adalah dosen ilmu politik di Universitas Airlangga Surabaya, Haryadi.  Menurutnya, DPR harus melangkah lebih jauh dari sekadar mengadili Setya Novanto dalam sidang etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Haryadi mengatakan, untuk dugaan ketidakpatutan Setya karena diduga memfasilitasi pertemuan dengan bos PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak M Riza Chalid sudah tak perlu diperdebatkan lagi. "Seandainya SN (Setya Novanto, red) hanya seorang sopir ojek atau dosen, pastilah kedua pengusaha itu (Riza dan Maroef, red) enggan jumpa," ujar Haryadi, Jumat (11/12).

Namun, katanya, ada hal yang harus dicermati. Yakni kasus yang lebih besar di balik kegaduhan soal kasus yang kini beken dengan sebutan Papa Minta Saham itu.

Haryadi menduga kasus Papa Minta Saham yang kini diributkan hanya bagian dari skenario dari kelompok ataupun perorangan yang sebenarnya sudah mendapat banyak keuntungan dari PTFI. "Mungkin saja itu terkait operasi kartel dan atau perorangan yang merugikan negara RI dalam jumlah miliaran dolar Amerika Serikat yang berlangsung dalam kurun waktu panjang," ulasnya.

Karenanya Haryadi mengharapkan DPR segera membentuk pansus untuk menelisik berbagai kejanggalan tentang aktivitas PTFI. Sebab, MKD tak punya kewenangan lebih jauh untuk mengorek segala kejanggalan tentang perusahaan pertambangan asal AS itu.

Selain itu, dengan membentuk pansus maka DPR bisa mencari data ataupun memanggil pihak lain untuk mengungkap hal-hal janggal tentang PTFI. Selain itu, citra DPR juga akan terangkat lagi jika mampu membongkar berbagai hal buruk tentang PTFI.

"Hanya dengan membentuk Pansus Freeport, maka segala sesuatu yang terkait dengannya akan terkuak. Ini sekaligus juga demi mengembalikan marwah lembaga DPR," tegasnya.(ara/JPNN)