Masalah Honorer, Gubernur: Mereka Sudah Lama Kerja, Terus Mau Kita Bunuh?

jpnn.com, SERANG - Jumlah tenaga honorer yang bekerja di lingkup Pemprov Banten saat ini mencapai 6.326 orang.

Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan akan tetap mempertahankan tenaga honorer yang ada.

Malahan Gubernur Banten ingin mengangkat tenaga honorer di wilayahnya menjadi pegawai tetap dengan mempertimbangkan lama kerja dan kemampuan anggaran yang cukup memadai untuk menggaji mereka.

“Mereka sudah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya nggak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita bunuh? Kan punya anak istri. Kita punya duit untuk gaji ya kita gaji. Kalau perlu kita usulkan PNS, SK-nya Kementerian PAN, gajinya saya yang gaji. Masih sanggup kok,” kata Gubernur Banten di Serang, Kamis (23/1).

Sebagai Gubernur, kata dia, dirinya tidak akan tinggal diam dan akan membela kepentingan para pegawainya. Terlebih, melihat postur APBD Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal untuk bisa menggaji para tenaga honorer tersebut.

Bahkan, menurutnya, ketika semisal diangkat menjadi PNS, APBD Banten masih tetap lebih ideal dibandingkan daerah-daerah lainnya dengan tetap melakukan program-program pembangunan untuk masyarakat.

“Tapi harus dikatakan APBD kita cuma 18 persen yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Keren kan? Di mana-mana 40 sampai 50 persen. Struktur APBD kita itu tinggi untuk pembangunannya. Jadi kalau nanti 6.000 honorer itu harus kita gaji (sebagai PNS), kita masih sanggup paling 20-25 persen jadinya. Masih sangat bagus struktur APBD kita," kata Wahidin.

Terlepas dari rencana pemerintah mengangkat honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Pemprov Banten telah menghitung dan mengkajinya dan tentu melihat permasalahan-permasalahan yang dialami.