Masalah Honorer seperti Amuba, si Bodong Ngebet jadi PPPK Pasti Senang Baca Poin 7

6. Jumlah Honorer Naik Turun

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, hasil audit sementara yang dilakukan BPKP dan BKN, menunjukkan jumlah honorer naik turun.

“Hasil sampling BPKP, data naik turun di lapangan,” kata Menteri Anas saat raker di Komisi II DPR.

“Kalau sudah ada policy, tetapi data belum beres, ini jadi masalah, sehingga validasi menjadi penting,” kata Anas.

7. BPKP Belum Punya Anggaran Audit Honorer

Menteri Azwar Anas dan Komisi II DPR RI sudah sepakat pengangkatan honorer jadi PPPK harus diawali dengan proses audit data non-ASN.

Audit secara menyeluruh penting dilakukan agar tidak ada honorer bodong yang lolos menjadi PPPK.

Namun, ternyata Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum punya anggaran untuk kegiatan audit data honorer secara menyeluruh.

Belum siapnya anggaran untuk audit data honorer secara menyeluruh, bukan secara acak, menjadi kekhawatiran sejumlah anggota Komisi II DPR RI.

Program pengangkatan honorer jadi PPPK dikhawatirkan deadlock gegara data honorer masih amburadul akibat proses audit yang terganjal masalah anggaran.