Masalah Honorer Tidak akan Tuntas Sampai 2023, Jumlahnya Malah Makin Besar

Masalah Honorer Tidak akan Tuntas Sampai 2023, Jumlahnya Malah Makin Besar
Para guru honorer yang tergabung dalam FGHNLPSI berdemonstrasi di depan gedung DPR RIm Senayan, Jakarta. Foto: Dokumentasi FGHNLPSI for JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai masalah honorer tidak akan tuntas sampai 2023.

Menurutnya, ganti periode pemerintahan pun, masalah honorer akan tetap ada.

"Enggak akan pernah selesai masalah honorer itu. Jumlahnya justru akan bertambah besar," kata Fikri kepada JPNN.com, Minggu (23/1).

Dia menyebutkan, penyebabnya karena amburadulnya data honorer.

Terlebih, masing-masing instansi punya data honorer, sehinggai sulit mengontrolnya.

Kemendikbudristek punya data pokok pendidikan (Dapodik), Kemenag menyediakan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Agama (Simpatika), BKN memiliki database honorer K2, Kementan punya sendiri, demikian juga instansi lainnya.

Ironisnya kata Fikri, semua data itu tidak diverifikasi validasi (verval) paling tidak selama 8 tahun terakhir.

Dari sekian data itu, hanya database honorer K2 di BKN yang sudah dikunci.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan masalah honorer tidak akan tuntas sampai 2023, jumlahnya justru akan membengkak

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News