Masalah Klasik, Kabupaten Ini Kekurangan Blangko e-KTP

jpnn.com - TIGARAKSA-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang, Banten kesulitan mencetak kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Ditengah meningkatnya antusiasme warga, kini blako malah tidak tersedia.
“Sudah dua minggu terakhir ini blangko e-KTP kosong. Hal ini sudah kita laporkan ke Bupati Tangerang, untuk mencari solusinya," ujar Uyung Mulyardi, Kadisdukcapil, kepada Tangerang Ekspres, Jumat (15/7).
Uyung mengaku, dengan ketidaktersediaan blangko e-KTP ini, menyebabkan banyak warga yang mengeluhkan pelayanan disdukcapil. Warga mengeluhkan lambatnya proses percetakan e-KTP. Padahal warga sangat membutuhkan identitas diri itu.
“Pastinya banyak warga yang mengeluh. Kami pun sebagai pelayan masyarakat juga tidak bisa berbuat banyak. Kekosongan belangko KTP-el ini sudah sering terjadi,” terang uyung.
Untuk memenuhi kebutuhan blanko e-KTP ini, Uyung mengaku sudah berulang kali melayangkan surat ke Kemendagri untuk meminta blanko tambahan. Karena pengadaan blanko KTP merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Menanggapi hal itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar akan meminta pemerintah pusat untuk mengupayakan percepatan lelang pengadaan blangko KTP. Sehingga pelayanan KTP di Kabupaten Tangerang tidak terhambat.
“Dalam memperoleh blanko ini, pemda harus mengajukan dahulu ke Kemendagri. Pemda berharap pengadaan blanko KTP-el bisa dipercepat," terang Zaki.(din/put/dil/jpnn)
TIGARAKSA-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang, Banten kesulitan mencetak kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Remaja Pencuri Buah Kelapa Sawit di Musi Rawas Ditangkap Polisi
- Hadiri Peresmian Stadion Jatidiri, Gubernur Jateng Diapit Agustina & Yoyok Sukawi
- Tangis Haru Personel Polda Riau Melepas Keberangkatan Irjen Iqbal
- Wakil Wali Kota Serang Rela Gaji Dipotong 3 Tahun, Demi Beli Ambulans Gratis untuk Warga
- Ratusan Lulusan PPG Prajabatan Jateng Berpeluang Lolos Seleksi Administrasi PPPK
- Gubernur: Tidak Boleh Ada Premanisme Ormas di Jateng