Masalah Migor Tak Kunjung Tuntas, Politikus PDIP Usul Pemerintah Bentuk Satgas Minyak Goreng
Bagi Deddy, hal ini tidak akan efektif jika disparitas harga pasar internasional dengan domestik cukup lebar.
Pria kelahiran Pematang Siantar ini mengatakan mengatasi kelangkaan minyak goreng sebenarnya tidak terlalu sulit.
Sebab, kata dia, hal yang paling fundamental adalah memastikan adanya pasokan bahan baku yang cukup dan rantai pasok/sistem distribusinya tidak bocor.
“Masalah fundamental tersebut hanya bisa diatasi jika ada pengaturan tata niaga yang baik, adil dan transparan serta pengawasan, penegakan hukum yang konsisten dan efektif,” kata Deddy.
Dia menilai kenaikan harga minyak goreng yang konsisten sejak akhir 2021 diakibatkan pengaruh melonjaknya harga komoditas CPO dan turunannya di pasar dunia. Menurutnya, hal ini mendorong para pengusaha melakukan ekspor untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya, sehingga menyebabkan kelangkaan dan memicu kenaikan harga.
Deddy menjelaskan ketika pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan kebijakan DMO, DPO dan HET, para produsen CPO banyak yang menahan produksinya, sehingga menyebabkan pasokan minyak goreng sulit didapatkan oleh pabrikan.
Sementara, CPO yang dihasilkan melalui kebijakan DMO tersebut ke pabrik minyak goreng, tidak tersalurkan.
Sebab, kata dia, diduga di tingkat distributor terjadi kebocoran dalam bentuk penimbunan, spekulasi dan penyeludupan.
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus heran masalah minyak goreng tak tuntas-tuntas. Pemerintah disarankan membentuk Satgas Minyak Goreng.
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka
- Sebegini Nilai Terbaru Investasi di IKN, Bikin Kaget