Masalah Tunjangan Guru Madrasah Indramayuti Jadi Perhatian Anggota DPR RI
Jumat, 11 November 2016 – 08:56 WIB

Masalah Tunjangan Guru Madrasah Indramayuti Jadi Perhatian Anggota DPR RI
Sebelumnya, Fraksi PKB DPRD Indramayu juga menodorong Pemkab Indramayu agar mencari solusi terkait BOPD yang tak kunjung cair. Ketua Fraksi PKB, Ahmad Mujani Nur SHI mengatakan, keberadaan lembaga pendidikan diniyah takmiliyah sudah diproteksi dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar DTA dan SK BUpati yang dikeluarkan pada setiap tahunnya.
Jadi pemkab juga harus mencari jalan keluar agar BOPD tetap bisa diberikan kepada guru madrasah. (oet/dil/jpnn)
INDRAMAYU – Persoalan Biaya Operasional Pendidikan Diniyah (BOPD) atau yang dulu dikenal dengan tunjangan daerah bagi guru madrasah, harus
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Untar dan KSU Perkuat Kerja Sama Global Lewat Konferensi Dunia & Bertemu Presiden Taiwan
- Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
- Kemdiktisaintek Membuka Peluang Sarjana Kuliah S2 Setahun, Lanjut Doktoral
- Kemenkes di Guest Lecture U-Bakrie: Mahasiswa Harus Terlibat Aktif Dalam Kampanye Kesehatan Mental
- 43.502 Siswa Penerima Baru Terima KJP Plus Tahap I 2025
- Kolaborasi RSIJCP, FKUI, dan RSCM Dorong Inovasi Medis dan Pendidikan Kedokteran