Masih 60 Daerah Belum Anggarkan Biaya Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 269 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah pada tahun ini. Namun, belum seluruh daerah yang menggelar pilkada tahun ini menganggarkan biaya untuk penyelenggaraannya.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan, hingga Jumat ini (22/5) baru 209 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan pilkada 9 Desember mendatang. Artinya masih 60 daerah yang belum menganggarkan biaya pilkada.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, pihaknya berharap penandatanganan NPHD bisa segera dilakukan. Menurutnya, tanpa adanya anggaran maka tahapan pilkada tak bisa dilakukan secara maksimal. Apalagi pada Minggu (24/5), KPU sudah harus melaksanakan tahapan pilkada selanjutnya, yaitu mengumumkan syarat dukungan bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan.

"Tapi memang dari yang belum menandatangani NPHD itu hanya tinggal dua daerah yang belum menyelesaikan pembahasan angggaran. Kalau yang 58 daerah lain sudah, hanya memang NPHD-nya belum ditanda tangani," ujar Ferry dalam diskusi yang membahas kesiapan pelaksanaan pilkada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (22/5).

Ferry menyebut kedua daerah yang pembahasan anggarannya masih terkendala adalah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan. "Tinggal dua  kabupaten (KPUD) yang masih belum menyelesaikan pembahasannya dengan Pemda, ini perlu ada kgiatan yang lebih praktis," ujar Ferry.

Mantan komisioner Jawa Barat ini berharap NPHD segera ditandatangani. Dengan demikian, tahapan pilkada bisa segera dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

"Kan untuk mengumumkan syarat dukungan bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan, juga butuh biaya. Misalnya lewat media massa. Tapi kalau anggarannya belum ada mungkin bisa diakali pengumuman hanya dilakukan lewat website resmi KPUD masing-masing," ujar Ferry.(gir/jpnn)