Masih Ada Celah Pelantikan Jokowi-JK Digagalkan
Selain itu, Pusaka Trisakti juga mengingatkan bahayanya jika pelantikan Jokowi-JK digelar pada malam hari.
Menurut Fahmi, alasan-alasan seperti khawatir adanya kisruh saat pelantikan siang hari tak masuk akal. Sebab, masyarakat kedewasaan masyarakat Indonesia sudah terbukti saat pileg dan pilpres. "Sekarang ini kita mengawal proses akhir demokrasi terkait pilpres," katanya.
Selain menolak pelantikan malam hari, Trisakti juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, relawan dan penggiat civil society, untuk mempersiapkan diri adanya "ancaman kudeta konstitusional dan demokrasi".
"Pasal-pasal di UU MD3 dapat menjadi "bungkusan konstitusional" untuk melegitimasi penundaan transisi kekuasaan, sekaligus memunculkan kekosongan kekuasaan," papar Fahmi.
Seluruh masyarakat harus mengawal supaya segelintir pihak tidak mencoba memanfaatkan buying time pukul 23.59.59, sehingga terjadi vacum of power.
Lebih jauh Fahmi mengatakan, rakyat mengapresiasi TNI/Polri yang sukses mengamanjan proses demokrasi. TNI diminta tak tergoda untuk terpancing dan tunduk pada "avonturir politik" yang mencoba "bertualang, mendorong TNI berhadapan dengan suara rakyat serta konstitusi UUD 45. "TNI sebagai kekuatan yang lahir dan besar bersama rakyat diharapkan untuk tetap berada di sisi rakyat yang wujudnya dalam proses pilpres kemarin, sebagaimana perwujudan tugas pokok TNI dalam pasal 7 ayat 2 UU nomor 34 tahun 2004 melindungi Pancasila dan UUD 1945," pungkas Fahmi. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Pusat Kajian Trisakti mengingatkan potensi vacum of power atau kevakuman pemerintahan, terkait "digagalkannya" pelantikan Presiden
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Heru B. Wasesa dan Tim Gali Fakta Sejarah Nusantara dari Perspektif Eropa
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub