Masih Ada Fasilitas Kesehatan Tetapkan PCR Tetap Mahal, Tindak Tegas!

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lain yang tak mematuhi harga PCR yang telah diturunkan pemerintah.
Menurut Puan Maharani, tindakan tegas sangat penting karena tes polymerase chain reaction (PCR) menyangkut kepentingan masyarakat secara luas di tengah pandemi COVID-19.
"Pemerintah dalam memberikan teguran atau sanksi kepada faskes-faskes tersebut harus dilakukan dengan tegas."
"Pemerintah sudah menurunkan harga tes PCR, jangan sampai faskes di bawah 'mengakali' rakyat dengan tambahan biaya ini itu, faskes tersebut harus ditindak tegas," ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/8).
Puan menyoroti adanya sejumlah faskes yang masih menetapkan harga tes PCR di atas batas tarif tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.
Puan kemudian mengingatkan bahwa pemerintah sudah menetapkan batas tarif tertinggi pemeriksaan tes PCR yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pengetesan kasus COVID-19.
"Seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit (RS), klinik, dan laboratorium harus mematuhi ketentuan tersebut," ucapnya.
Menurut dia, persoalan kesehatan terutama yang masuk dalam kategori bencana nasional seperti COVID-19 seharusnya tidak dijadikan ajang pihak tertentu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.
Puan Maharani menyebut masih ada fasilitas kesehatan yang menetapkan harga PSC di atas batas tarif tertinggi, tindak tegas!
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- TASPEN Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis Setiap Bulan Bagi Pensiunan, Ini Tujuannya
- Kirim Surat ke Komisi I dan III, KontraS Tolak Pembahasan Revisi UU TNI & Polri
- Parlementaria Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang PRIA 2025, Selamat
- Urgensi Pembaruan Hukum Acara Pidana