Masih Ada Kepala Daerah Terkena OTT KPK, Tjahjo Kumolo Sedih

jpnn.com, SEMARANG - Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan keprihatinannya atas terus terjadinya kepala daerah terkena OTT KPK (operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi).

Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Mesuji Khamami pada Rabu (23/1). Penangkapan ini berkaitan kasus suap proyek infrastruktur di kawasan Mesuji, Lampung.

"Terkait hal yang menimpa kepada kepala daerah dan pejabat daerah dalam hal ini OTT yang dilakukan KPK. Saya merasa sedih dan prihatin. Selama empat tahun sebagai mendagri, Saya selalu mengingatkan hati-hati terkait area rawan korupsi yang utama adalah perencanaan anggaran dan terkait fee proyek dan anggaran yang menyimpang dari peraturan yang ada, jual beli jabatan, penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan perijinan dan lain-lain," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Semarang, Sabtu (26/1).

Mendagri juga mengatakan, bahwa dirinya selalu mengingatkan para pejabat di daerah untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di lingkup pemerintahan daerah, baik terkait sumber daya alam, infrastruktur, birokrasi, pendidikan, kesehatan, keuangan daerah, pelayanan publik, hubungan Kepala Daerah dengan DPRD, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

"Selain itu, menerapkan e-budgeting dan e-planning di semua bidang serta manajemen kontrol yang terbuka," terang Mendagri Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo juga kembali menegaskan bahwa hal-hal tersebut selalu terus diingatkan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla kepada jajaran Kemendagri dan pemerintah daerah dalam upaya membangun transparansi, kepercayaan publik terkait pelayanan masyarakat.

"Sebagai Mendagri ataupun kepala daerah harusnya tidak perlu takut mengambil sebuah kebijakan sepanjang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui berbagai mekanisme pelayanan masyarakat yang transparan," tuturnya.

Ia berharap kasus OTT atau persoalan hukum yang menimpa para pemangku kebijakan tidak terjadi lagi. "Semoga kasus-kasus OTT, baik di jajaran Kemendagri dan pemerintah daerah harus sudah diakhiri mengingat sudah cukup banyak pemangku kebijakan yang terkena masalah hukum,” kata Tjahjo.