Masih Banyak KPUD Bermasalah

"Dari total perkara per 1 Agustus tercatat sebanyak  113 kasus. DKPP memberikan vonis lebih ringan berupa. Juga peringatan. Ada pula 75 penyelenggara pemilu dari berbagai daerah yang mendapatkan peringatan tertulis. Ada juga penyelenggara pemilu yang direhabilitasi kembali namanya. Jumlahnya mencapai 264 komisioner," paparnya.

    

Sementara itu, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyatakan, DKPP merupakan lembaga baru yang berfungsi dalam menjaga kehormatan institusi penyelenggara pemilu. "Pemberhentian ini adalah upaya untuk menyelematkan citra, bukan untuk menghukum. Karena citra penyelenggara pemilu harus tetap dijaga demi terselenggaranya pemilu yang jurdil," ungkap Jimly.

    

Menurut Jimly, peradilan etik memiliki fungsi yang berbeda bila dibandingkan dengan hukum. Peradilan etik memiliki fungsi menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu tetap terjaga dengan tetap memunculkan evaluasi melalui peradilan etik.

    

"Inilah beda peradilan etik dengan hukum, kalau hukum itu sifatnya menghukum dan memenjarakan. Kalau kita memberikan pembinaan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemilu," ujarnya.