JPNN.com 
Masih Banyak Pejabat Jambi Belum Lapor LHKPN ke KPK
Senin, 08 Oktober 2018 – 11:29 WIB
LHKPN. Foto: Jawapos
“Kalau tidak mengisi e-LHKPN, maka TPP untuk November kami hentikan. TPP baru akan dibayarkan kembali ketika sudah melaporkan harta kekayaan. Ini bisa menjadi shock terapi agarpejabat negara patuh pada aturan,” pungkasnya.(aba)
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Selasa (2/10) hanya 69 pejabat eselon II dan fungsional yang telah mendaftarkan LHKPN secara elektronik ke KPK.
Redaktur & Reporter : Budi
BERITA TERKAIT
- Ini Capaian yang Diraih Pertamina Sepanjang 2024, Keren
- Politikus Senior PDIP Minta Presiden Prabowo Hentikan KPK Kriminalisasi Orang
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel, KPK: Kami Menghormati
- Ray Rangkuti Tantang KPK Bidik Orang di Lingkaran Kekuasaan terkait Kasus DJKA
- Anggota DPR Maria Lestari Mangkir Panggilan KPK
- Megawati Kritik Kinerja KPK, Cuma Mau Ubek-Ubek Hasto, Tidak Usut Kasus Lain
