Masih Banyak Pengusaha Tambang Tidak Bayar Pajak

jpnn.com, BALIKPAPAN - Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menunjukkan usaha tambang masih memberi kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak pada 2018, yakni mencapai 33 persen.
Kanwil DJP Kaltim dan Kaltara sendiri berhasil merealisasikan target sebesar 91,88 persen atau Rp 19,16 triliun pada tahun lalu.
Kepala Kanwil DJP Kaltim dan Kaltara Samon Jaya mengatakan, meski pertambangan memiliki kontribusi sebesar 33 persen, hal itu belum bisa disebut sebagai prestasi.
Sebab, hanya segelintir pengusaha tambang yang taat pada kewajiban membayar pajak.
“Kadang ada yang belum bayar. Saat ini kami bergantung dari 500 atau 200 perusahaan. Namun, yang besar hanya dua atau tiga,” kata Samon, Senin (25/2).
Samon menambahkan, pihaknya memang harus memetakan semua perusahaan agar adil.
“Kalau melihat potensi dan hasil penelusuran kami, banyak perusahaan tambang setorannya harus lebih besar,” ujar Samon.
Samon optimistis target kenaikan penerimaan pajak tahun ini sebesar 23 persen bisa tercapai.
Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menunjukkan usaha tambang masih memberi kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak pada 2018, yakni mencapai 33 persen.
- MIND ID Terima Kunjungan Menteri Perindustrian dan SDM Arab Saudi di Indonesia
- PT Ceria Siap Jadi Pemain Global di Industri Nikel, Produksi FeNi Perdana Akhir April
- Dinas ESDM NTB Sebut STM Masih Eksplorasi dan Patuh Lapor Berkala
- Coretax Bermasalah di Awal Tahun, Misbakhun Tetap Yakin Penerimaan Pajak segera Rebound
- Ustaz Cholil Bicara tentang Islam dan Pertambangan Berkelanjutan
- ASPEBINDO Sarankan Masa Peralihan Penetapan HBA dan HMA untuk Daya saing Usaha Pertambangan