Masih Banyak yang Tidak Tahu, Pertamax Bukan BBM Subsidi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, masyarakat perlu paham, bahwa Pertamax bukan jenis produk bersubsidi.
Hal ini membuat harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang diperuntukkan bagi kalangan mampu tersebut, sepenuhnya mengikuti pergerakan harga pasar.
“Jadi, kalau memang harganya naik, itu sepenuhnya corporate approach. Tidak bisa diintervensi dan harus dimaklumi semua pihak, termasuk juga pemerintah," tutur Tulus.
Terlebih, pemerintah sudah mengakui harga keekonomian Pertamax sangat tinggi. Oleh karena itu, harus dipahami jika harga Pertamax memang perlu penyesuaian.
“Memang wajar. Tinggal kemudian, bagaimana penyesuaian tersebut bisa dilakukan dengan baik dan benar, sehingga bisa diterima dengan baik juga oleh masyarakat,” ujar Tulus.
Yang harus menjadi perhatian, lanjut Tulus, adalah seberapa besar dukungan pemerintah di lapangan.
Dalam hal ini, agar Pertamina tidak menjadi pihak yang dipersalahkan jika ke depan, terdapat ketidakpuasan atau tantangan dari masyarakat.
Guna mengantisipasi risiko tersebut, salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah mengalihkan pengumuman kenaikan harga Pertamax dari Pertamina kepada Kementerian ESDM.
Pemerintah harus pasang badan untuk mengumumkan kenaikan harga BBM Pertamax agar Pertamina tidak diserang.
- Scooter Prix 2025 Segera Digelar, Total Hadiah Mencapai Lebih Dari Rp 1 Miliar
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta
- Gubernur Sumsel Letakan Batu Pertama Pembangunan Jembatan Crossing Pipa Pertamina di Desa Benuang, Pali
- Semangat Hari Kartini, Pertamina Dorong Perempuan untuk Berkarya & Salurkan Energi
- Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri
- Pemegang Saham Pelita Air Kukuhkan Kembali Dendy Kurniawan sebagai Direktur Utama