Masih Banyak yang Tidak Tahu, Pertamax Bukan BBM Subsidi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, masyarakat perlu paham, bahwa Pertamax bukan jenis produk bersubsidi.
Hal ini membuat harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang diperuntukkan bagi kalangan mampu tersebut, sepenuhnya mengikuti pergerakan harga pasar.
“Jadi, kalau memang harganya naik, itu sepenuhnya corporate approach. Tidak bisa diintervensi dan harus dimaklumi semua pihak, termasuk juga pemerintah," tutur Tulus.
Terlebih, pemerintah sudah mengakui harga keekonomian Pertamax sangat tinggi. Oleh karena itu, harus dipahami jika harga Pertamax memang perlu penyesuaian.
“Memang wajar. Tinggal kemudian, bagaimana penyesuaian tersebut bisa dilakukan dengan baik dan benar, sehingga bisa diterima dengan baik juga oleh masyarakat,” ujar Tulus.
Yang harus menjadi perhatian, lanjut Tulus, adalah seberapa besar dukungan pemerintah di lapangan.
Dalam hal ini, agar Pertamina tidak menjadi pihak yang dipersalahkan jika ke depan, terdapat ketidakpuasan atau tantangan dari masyarakat.
Guna mengantisipasi risiko tersebut, salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah mengalihkan pengumuman kenaikan harga Pertamax dari Pertamina kepada Kementerian ESDM.
Pemerintah harus pasang badan untuk mengumumkan kenaikan harga BBM Pertamax agar Pertamina tidak diserang.
- Koalisi Sipil Yakin Kepemimpinan Baru di Pertamina Bisa Perbaiki Tata Kelola Perusahaan
- Kejagung Sebut Kerugian Korupsi BBM Rp 193,7 Triliun, MAKI: Perhitungan Masuk Akal
- Buntut Korupsi Pertamax, Pakar Desak Prabowo Nonaktifkan Erick Thohir
- Kejagung Diminta Masukkan Kerugian Masyarakat dalam Kasus Minyak Mentah
- Dirut Pertamina Minta Maaf ke Masyarakat: Kami akan Bekerja Lebih Baik Lagi
- Pertamax Oplos