Masih gak Mau Ukur Ulang Kapal? Siap-siap Dihapus dari DKI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan batas waktu pengukuran ulang kapal sampai akhir 2017.
Lalu bagaimana bila masih ada pemilik kapal yang belum melakukan pengukuran sampai batas waktu yang ditentukan?
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono mengatakan, untuk kapal yang tidak melapor dalam batas waktu yang telah ditentukan, pihaknya bakal memberi sanksi tegas.
"Kapal yang tidak melapor dalam batas waktu yang ditentukan akan dihapus dari Daftar Kapal Indonesia (DKI). Sedangkan kapal yang sudah diverifikasi, namun belum melengkapi bukti kepemilikan tidak akan diberikan SPB oleh Syahbandar,” tegas Tonny.
Selanjutnya permasalahan yang mungkin masih ada, akan dikoordinasikan bersama antara Kemehub dan KKP.
"Kami akan membantu untuk mempercepat proses pengukuran dan pendaftaran kapal guna mendapat surat ukur kapal yang berlaku selamanya, selama tidak ada perubahan bentuk kapal,” tandas Tonny.(chi/jpnn)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan batas waktu pengukuran ulang kapal sampai akhir 2017.
Redaktur & Reporter : Yessy
- Senator Lalita Buka Puasa Bersama Masyarakat Nelayan, Tekankan Toleransi
- Gelombang Tinggi Berpotensi Terjadi, BMKG Imbau Nelayan di DIY Tunda Melaut
- Nelayan & Masyarakat di Bali Diminta Waspada Gelombang Setinggi 3 Meter
- Dukung Kesejahteraan Nelayan, Kitabisa, Aruna, dan Yayasan Ini Lakukan Kolaborasi
- Perahu Nelayan Dihantam Ombak di Perairan Utara Karawang, Satu Orang Meninggal Dunia
- TNI AL Bersama Instansi Maritim dan Masyarakat Nelayan Membongkar Pagar Laut