Masih Pasif Terhadap Jokowi-JK, KMP Harus Siap-Siap dengan Bola Liar
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro memuji sikap Koalisi Merah Putih (KMP) yang belum mau merecoki pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang saat ini santai menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional hingga jebloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
"Itu langkah cerdas, karena sejak awal kecurigaan sudah dibangun bahwa KMP akan selalu merecoki pemerintahan berkuasa," kata Siti Zuhro, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/8).
Di satu sisi lanjut wanita yang akrab disapa Wiwik ini, sikap pasif KMP terhadap kondisi sekarang akan memberi ruang lebih luas kepada publik untuk menilai pemerintahan Jokowi-JK. "Mau diam atau akan jumpalitan pemerintahan ini menyikapi kondisi ekonomi sekarang, biarkan rakyat menilai," tegasnya.
foto: dok/INDOPOS/JPNN.com
Tapi saran Wiwik, untuk memaknai sikap pasif tersebut, KMP harus tetap menjalankan konsolidasi sebagai rule model koalisi efektif di DPR dan sekaligus membantah opini banyak pihak yang menilai KMP tidak akan berumur panjang.
"Dulu KPM dicibir dan akan bubar dalam waktu singkat. Sekarang waktu yang paling tepat bagi KMP untuk memperkokoh soliditasnya dalam kerangka memperkuat kepercayaan masyarakat. Sebab apa pun bentuk krisis yang terjadi saat ini, Negara akan menyelesaikannya dengan mekanisme politik yang sulit diprediksi. Dalam konteks itu, KMP harus siap-siap menyongsong bola liar itu," pungkas Wiwik. (fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro memuji sikap Koalisi Merah Putih (KMP) yang belum mau merecoki
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan