Masih Ribut soal Pemutaran Film G30S/PKI? Ingat, Ada Persoalan Lebih Penting

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan masyarakat tak perlu gaduh soal polemik perlu atau tidaknya pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI.
Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan, ada permasalahan bangsa yang lebih penting ketimbang meributkan soal film.
"Masyarakat tidak usah terlalu meributkan rencana pemutaran film G30S/PKI ini, karena masih banyak permasalahan bangsa seperti pandemi Covid-19 yang harus dipikirkan dan dicarikan solusi bersama," ujarnya melalui layanan pesan, Sabtu (26/0).
Mantan sekretaris militer kepresidenan itu menambahkan, kondisi saat ini membutuhkan kekompakan. "Jadi mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan," katanya.
Lebih lanjut Hasanuddin mengatakan, masyarakat tak perlu meributkan film Pengkhianatan G30S/PKI akan ditayangkan di televisi ataupun diputar di tempat lain. Menurutnya, masyarakat berhak mau menonton atau tidak film garapan sineas kondang Arifin C Noer itu.
"Ya terserah masyarakat mau menonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi," tegasnya.
Soal muatan dalam Pengkhianatan G30S/PKI, kata Hasanuddin, Lembaga Sensor Film (LSF) bisa menilai dan menyensornya. Selain itu masih ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengawasi tayangan stasiun televisi.
"Lembaga Sensor Film yang memiliki wewenang apakah sebuah film layak tayang atau tidak. Kedua lembaga itu sah berdasarkan undang-undang," ujarnya.(ara/jpnn)
Masih banyak permasalahan yang harus dipikirkan dan dicarikan solusi bersama ketimbang meributkan soal pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI.
Redaktur & Reporter : Antoni
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Ima Mahdiah Sebut Proyek 100 Persen Air Bersih Jadi Quick Wins Pramono-Rano
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
- Parlementaria Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang PRIA 2025, Selamat