Masih Sulit Mengatur Mutasi PNS

Alasan penghambat laju mutasi PNS selanjutnya disinyalir datang dari PNS itu sendiri. Para PNS yang dimutasi dengan dipindah kerja ke luar daerahnya, menganggap menerima hukuman. Apalagi jika dipindah ke daerah yang lebih terpencil, semakin merasa jika dirinya dihumkum. Menurut Tasdik, pemerintah saat ini harus bisa merubah pola pikir para aparatur. Dia mengatakan, setiap PNS harus sudah siap ditempatkan dimanampun meskipun saat ini sudah berjalan sistem otonomi daerah.

Tasdik mengatakan, pihaknya semakin gencar menggali formulasi jika untuk mengatur laju pertumbuhan jumlah PNS. Dia sedang menggali data kongkret daerah-daerah yang kelebihan PNS. "Rencanan moratorium PNS, semakin menuntut kita bergerak cepat untuk mengontrol sebaran PNS," ucap dia.

Diantara wujud kongkret Kemen PAN dan RB untuk mengatur mutasi PNS adalah, dengan membuat aturan jika PNS golongan IV menjadi pegawai pemerintah pusat. Artinya, setiap pegawai yang diangkat dari seleksi CPNS daerah dan sudah berpangkat golongan IV, akan ditarik menjadi pegawai pusat. "Dengan cara ini, mereka siap ditempatkan dimanapun," katanya.

Dengan iming-iming bisa menduduki kursi sebagai pejabat eselon satu, penarikan pegawai daerah golongan IV menjadi pegawai pemerintah pusat tidak sulit. "Sekarang misalnya siapa yang tidak mau jabatan seperti dirjen atau kepala badan," jelas Tasdik. (wan)