Masinton: Harusnya Eko Tak Buat Kesimpulan Prematur
jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyesalkan pernyataan rekannya sesama anggota DPR Eko Hendro Purnomo yang menyebut penangkapan terduga terorisme sebagai pengalihan isu.
Meski dia juga tidak setuju dengan langkah Bareskrim Mabes Polri memanggil politikus dengan nama lengkap Eko Patrio tersebut.
Ini disampaikan Masinton menjawab JPNN.com di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/12). Menurut dia, di satu sisi kepolisian seharusnya tidak semudah itu memanggil anggota dewan, kecuali dia terlibat tindak pidana korupsi, terorisme dan narkoba.
"Di sisi lain, seharusnya Saudara Eko sebagai anggota DPR tidak membuat kesimpulan prematur tanpa sumber yang jelas, kalau itu benar pernyataannya. Makanya perlu diminta klarifikasi," kata Masinton.
Hanya saja, langkah polri memanggil Eko kurang elegan karena anggota dewan dilindungi UU dan memiliki hak imunitas dalam memberikan pernyataan. Seharusnya, kata politikus PDI Perjuangan ini, polri cukup datang ke DPR dan menanyakan apa maksud pernyataan Ketua DPD PAN DKI itu.
"Kalau di luar ranah penyelidikan, penyidikan kasus korupsi, teroris dan narkoba, polisi tidak perlu izin presiden. Nah untuk Eko, sebenarnya polisi cukup mendatangi DPR, dalam hal ini MKD dan itu pernah dilakukan. Tidak perlu dipanggil. Kan masih klarifikasi," jelas Masinton.
Karena itu, Masinton menilai wajar bila hari ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta semua pihak tidak mudah berkomentar bahwa tindakan polri sebagai pengalihan isu.
Apalagi dalam menangani terorisme, polri pasti melakukan operasi tertutup dan sudah diintai lama.
JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyesalkan pernyataan rekannya sesama anggota DPR Eko Hendro Purnomo yang menyebut penangkapan
- Mantan Komisioner KPK Duga Ada Aktor Lain di Balik Mafia Peradilan Suap Rp 60 Miliar
- Museum of Toys dan RMHC Galang Dana Pembangunan Rumah Singgah Anak Berpenyakit Kronis
- Setelah Heboh Pengadil Terjerat Kasus Suap, MA Rombak Posisi 199 Hakim
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
- Banjir di Barito Utara Meluas, 60 Ribu Warga Terdampak
- KPK Akan Periksa La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jawa Timur Setelah Penggeledahan