Masinton: Kalau RUU Pilkada Dipaksakan, Kita Darurat Konstitusi
![Masinton: Kalau RUU Pilkada Dipaksakan, Kita Darurat Konstitusi](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/02/24/IMG_20200223_152224.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menganggap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada cacat prosedur dan materi.
Hal demikian yang membuat PDI Perjuangan dalam rapat di Baleg pada Rabu (21/8) kemarin tak setuju RUU Pilkada dibawa ke tingkat selanjutnya.
"PDIP menyatakan tidak sependapat dengan keputusan Baleg," ujar eks pendiri REPDEM itu ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).
Masinton merasa bersyukur Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis ini dengan agenda mengesahkan RUU Pilkada menjadi aturan tak mencapai kuorum.
"Maka, hari ini kami tahu ini belum kuorum, semoga tidak kuorum," ujar dia.
Masinton mengatakan RUU Pilkada yang sebelumnya disahkan di Baleg memang melanggar aturan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia mengatakan terjadi situasi yang disebut darurat konstitusi apabila DPR memaksakan pengesahan RUU Pilkada.
"Kalau ini dipaksakan, ya, dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat ini, ini kita berada dalam situasi darurat konstitusi. Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah," kata Masinton.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu bersyukur Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
- DPR Dorong Kajian Mendalam untuk Perumusan Regulasi Industri Hasil Tembakau
- Puan Ajak Generasi Muda Berpartisipasi Aktif Jaga Lingkungan
- Fadli Zon Singgung Kemerdekaan Palestina di Forum Parlemen Negara-Negara Islam
- Budi Arie Digaji Negara Buat Jadi Menkominfo, Bukan Jubir Keluarga Kaesang bin Jokowi
- Ronny Menduga Ada Mulyono di Balik Gugatan SK Kepengurusan PDIP
- Diimingi Rp300 Ribu, 5 Kader PDIP Mengaku Dijebak Menggugat, Kini Meminta Maaf kepada Megawati