JPNN.com 
Massa Geruduk KPK Minta Usut Dugaan Korupsi Perdin Pemkab Lahat 2020
jpnn.com - JAKARTA - Puluhan massa dari Perkumpulan Anti-korupsi Indonesia (PAKI) Wilayah Sumatera Selatan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Lahat untuk menyelidiki dugaan korupsi perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Lahat 2020.
Desakan disampaikan lewat aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung lembaga antirasuah di Jakarta, Jumat (23/8).
Dalam orasinya koordinator PAKI wilayah Sumsel Belliansyah menilai perjalanan dinas Pemkab Lahat 2020 sangat tidak masuk akal.
Menurutnya, ketika itu diberlakukan secara nasional Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah pusat untuk mengatasi pandemi Covid-19.
"Pada saat itu ada pemberlakuan PSBB yang melarang seluruh elemen masyarakat melakukan kegiatan berkerumun dan ke luar daerah, sebab maraknya Covid-19,” ujar Belliansyah dalam orasinya.
Dia menduga anggaran perjalanan dinas Pemkab Lahat yang direalisasikan di 2020 tidak jelas pelaksanaannya.
"Selama PSBB seharusnya tetap di rumah dan bekerja dari rumah. Ini kok masih melaporkan pengeluaran anggaran perjalanan dinas? Kami kira dalam hal KPK harus mengambil tindakan tegas,” ucapnya.
Massa sempat bersitegang dengan petugas keamanan karena memaksa masuk gedung KPK.
Massa dari Perkumpulan Anti Korupsi-Indonesia (PAKI) menggelar aksi di depan gedung KPK minta usut dugaan korupsi perjalanan dinas Pemkab Lahat 2020.
- KPK Pastikan Laporan Terkait Jampidsus Masih Diproses
- Kejati Banten Usut Dugaan Kasus Korupsi Pengelolaan Sampah di Tangsel
- Prabowo Kembali Ingatkan Bawahannya, 5 Tahun Enggak Usah ke Luar Negeri
- Pakar Hukum Curiga Pasal Impunitas Jaksa Menghambat KPK Periksa Jampidsus
- Puasa Dinas
- Prabowo Potong Anggaran Seremoni dan Perjalanan Dinas Pemerintah, Hemat Rp 20 Triliun!
.jpeg)
