JPNN.com 
Massa Geruduk KPK Minta Usut Dugaan Korupsi Perdin Pemkab Lahat 2020
jpnn.com - JAKARTA - Puluhan massa dari Perkumpulan Anti-korupsi Indonesia (PAKI) Wilayah Sumatera Selatan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Lahat untuk menyelidiki dugaan korupsi perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Lahat 2020.
Desakan disampaikan lewat aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung lembaga antirasuah di Jakarta, Jumat (23/8).
Dalam orasinya koordinator PAKI wilayah Sumsel Belliansyah menilai perjalanan dinas Pemkab Lahat 2020 sangat tidak masuk akal.
Menurutnya, ketika itu diberlakukan secara nasional Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah pusat untuk mengatasi pandemi Covid-19.
"Pada saat itu ada pemberlakuan PSBB yang melarang seluruh elemen masyarakat melakukan kegiatan berkerumun dan ke luar daerah, sebab maraknya Covid-19,” ujar Belliansyah dalam orasinya.
Dia menduga anggaran perjalanan dinas Pemkab Lahat yang direalisasikan di 2020 tidak jelas pelaksanaannya.
"Selama PSBB seharusnya tetap di rumah dan bekerja dari rumah. Ini kok masih melaporkan pengeluaran anggaran perjalanan dinas? Kami kira dalam hal KPK harus mengambil tindakan tegas,” ucapnya.
Massa sempat bersitegang dengan petugas keamanan karena memaksa masuk gedung KPK.
Massa dari Perkumpulan Anti Korupsi-Indonesia (PAKI) menggelar aksi di depan gedung KPK minta usut dugaan korupsi perjalanan dinas Pemkab Lahat 2020.
- Kejagung Diminta Usut Laporan Dugaan Pengadaan Fiktif oleh Saeful Mikdar
- Polisi Pastikan Kasus SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau Berlanjut, Meski Bang Uun Maju Pilkada
- Kejati Jabar Sudah Panggil Rena Da Frina terkait Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Otista
- Saksi Ungkap Fakta Aliran Dana CSR Rp 1,6 M di Kasus Dugaan Korupsi Timah
- Penyidikan Dugaan Korupsi di BPBD OKU Timur Disetop Kejari, Kok Bisa?
- Kejagung Garap Eks Dirut Krakatau Steel di Kasus Korupsi Tol MBZ
.jpeg)
