JPNN.com 
Massa Geruduk KPK Minta Usut Dugaan Korupsi Perdin Pemkab Lahat 2020
Namun, setelah diberikan penjelasan lebih lanjut massa kembali melakukan orasi di depan gedung KPK.
“Kami sebenarnya ingin menemui Komisioner KPK untuk menyampaikan secara langsung tuntutan. Namun petugas menginformasikan komisioner sedang berkegiatan di luar," katanya.
Menurut Belliansyah, anggaran perjalanan dinas di Sekretariat Pemda dan DPRD Lahat pada 2020 mencapai Rp 135,5 miliar.
“Pada masa Covid-19 masyarakat dilarang ketat untuk keluar rumah, tetapi dikagetkan dengan realisasi anggaran perjalanan dinas senilai Rp 135,5 milyar itu,” katanya.
Belliansyah lebih lanjut mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan memasukkan laporan ke KPK dengan sejumlah barang bukti yang disiapkan.
“Laporan resmi akan kami lengkapi dan lampiran-lampiran bukti yang mendukung sehingga dalam waktu dekat segera kembali ke KPK,” ucap Belliansyah. (gir/jpnn)
Massa dari Perkumpulan Anti Korupsi-Indonesia (PAKI) menggelar aksi di depan gedung KPK minta usut dugaan korupsi perjalanan dinas Pemkab Lahat 2020.
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang
- KIM Indonesia Minta Temuan BPK Soal Dugaan Korupsi di Banggai Ditindaklanjuti
- Sahroni Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Rp 8,3 T di PT Pupuk Indonesia
- Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah SMK, Kejati Geledah Dinas Pendidikan Jatim
- DPRD Kota Bogor Akan Pangkas 50% Anggaran Perjalanan Dinas
- KPK Pastikan Laporan Terkait Jampidsus Masih Diproses
- Kejati Banten Usut Dugaan Kasus Korupsi Pengelolaan Sampah di Tangsel
