JPNN.com 
Massa Geruduk KPK Minta Usut Dugaan Korupsi Perdin Pemkab Lahat 2020
Namun, setelah diberikan penjelasan lebih lanjut massa kembali melakukan orasi di depan gedung KPK.
“Kami sebenarnya ingin menemui Komisioner KPK untuk menyampaikan secara langsung tuntutan. Namun petugas menginformasikan komisioner sedang berkegiatan di luar," katanya.
Menurut Belliansyah, anggaran perjalanan dinas di Sekretariat Pemda dan DPRD Lahat pada 2020 mencapai Rp 135,5 miliar.
“Pada masa Covid-19 masyarakat dilarang ketat untuk keluar rumah, tetapi dikagetkan dengan realisasi anggaran perjalanan dinas senilai Rp 135,5 milyar itu,” katanya.
Belliansyah lebih lanjut mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan memasukkan laporan ke KPK dengan sejumlah barang bukti yang disiapkan.
“Laporan resmi akan kami lengkapi dan lampiran-lampiran bukti yang mendukung sehingga dalam waktu dekat segera kembali ke KPK,” ucap Belliansyah. (gir/jpnn)
Massa dari Perkumpulan Anti Korupsi-Indonesia (PAKI) menggelar aksi di depan gedung KPK minta usut dugaan korupsi perjalanan dinas Pemkab Lahat 2020.
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang
- Kejagung Diminta Usut Laporan Dugaan Pengadaan Fiktif oleh Saeful Mikdar
- Polisi Pastikan Kasus SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau Berlanjut, Meski Bang Uun Maju Pilkada
- Kejati Jabar Sudah Panggil Rena Da Frina terkait Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Otista
- Saksi Ungkap Fakta Aliran Dana CSR Rp 1,6 M di Kasus Dugaan Korupsi Timah
- Penyidikan Dugaan Korupsi di BPBD OKU Timur Disetop Kejari, Kok Bisa?
- Kejagung Garap Eks Dirut Krakatau Steel di Kasus Korupsi Tol MBZ
