Massa Kampanye Prabowo – Sandi Membeludak, kok Hasil Survei Selalu Kalah?

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kampanye Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga kecewa terhadap arus informasi yang tersaji ke publik terkait hasil survei elektabilitas pasangan capres – cawapres. BPN Prabowo - Sandiaga merasa informasi terkait elektabilitas tidak berjalan seimbang.
Direktur Kampanye BPN Prabowo – Sandiaga, Sugiono mengatakan, berbagai lembaga survei selalu menyebut elektabilitas Prabowo Subianto - Sandiaga Uno selalu kalah dari pesaingnya Jokowi - Ma'ruf Amin.
Hal inilah yang membuat kubu BPN Prabowo - Sandiaga menghitung elektabilitas pasangan capres dan cawapres secara mandiri.
"Kami merasa informasi tidak seimbang di kalangan masyarakat bahwa kami selalu dianggap di bawah. Kami tidak ingin ada informasi yang sifatnya misleading bagi khalayak," ungkap dia di Jakarta, Senin (8/4).
BACA JUGA: Antusiasme Luar Biasa Puluhan Ribu Warga Kupang di Kampanye Akbar Jokowi
Menurut dia, hasil survei banyak yang tidak menunjukkan fakta lapangan. Sebab, kampanye Prabowo selalu dihadiri banyak rakyat.
Sementara itu, kampanye Jokowi tidak banyak dihadiri rakyat. Namun, ujar Sugiono, survei selalu menyatakan elektabilitas Prabowo selalu kalah dari Jokowi.
"Kami buktikan, kalau kami kampanye, turn out seperti itu. Ekspresi masyarakat yang menghadiri kampanye kami itu, tidak tertangkap oleh berita yang ada," ucap dia.
Sugiono mengatakan, kampanye Prabowo – Sandi selalu dihadiri massa yang cukup banyak, tapi survei elektabilitas selalu kalah.
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Evaluasi Semester I Pemerintahan Prabowo – Gibran, Panca Pratama: Publik Merasa Puas
- Hasil Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Menilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres RI
- Civil Society For Police Watch Merilis Hasil Survei Tentang Urgensi Digitalisasi Kepolisian, Hasilnya?
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah
- Tanggapi Survei LPI, Pengamat Unhan: Survei Bagian dari Pendidikan Politik