Massa NTT Tolak Pemindahan Komodo

"Pulau Flores dan NTT pada umumnya tidak cocok untuk pertambangan. Belum ada satu pun putra NTT yang disekolahkan dengan uang hasil pertambangan, tetapi oleh hasil pertanian. Bila tanah-tanah ulayat masyarakat dicaplok untuk pertambangan maka kopi, kemiri dan tanaman pertanian masyarakat NTT lainnya pasti tercerabut dengan sendirinya. Maka hampir pasti, rakyat NTT yang sudah miskin akan tambah miskin," terang seorang aktifis dalam orasinya.

Pemerintah mestinya lebih mengoptimalkan sektor pertanian dan potensi pariwisata di seluruh wilayah NTT, terutama di Manggarai Barat dengan obyek wisata utamanya  komodo untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. "Bukan dengan pertambangan yang hanya akan merusak tanah ulayat masyarakat dan lingkungan hidup," teriaknya lantang.

Beberapa aktifis seperti dosen Universitas Indonesia Boni Hargens, praktisi hukum Agustinus Dawarja, Pater Kristo Tara OFM dari Justice Peace and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC-OFM) diterima Kepala Biro Hukum Kementrian ESDM. Dijanjikan, aspirasi mereka akan diteruskan ke Purnomo Yusgiantoro. Mereka juga berjanji akan melakukan studi terhadap kasus-kasus tambang di NTT, terutama di Batu Gosok.

Usai berorasi di depan gedung Kementrian ESDM, giliran DPR menjadi sasaran. Mereka menggelar aksi di depan gedung para wakil rakyat itu. Kepada sejumlah anggota anggota Komisi VII DPR dan Komisi X DPR yang menerima mereka, DPR didesak segera memanggil Purnomo Yusgiantoro dan Menhut MS Kaban. Kedua menteri itu harus menjelaskan persoalan tambang di NTT dan rencana pemindahan Komodo dari Wae Wuul Labuan Bajo ke Bali. (sam/JPNN)