Massa Tuntut Permohonan Maaf dari Pemda DIY

jpnn.com - MANOKWARI - Aksi solidaritas untuk insiden yang dialami mahasiswa asal Papua di Yogyakarta, berlangsung di depan kantor DPR Papua Barat (DPR PB), Senin (18/7) kemarin.

Massa yang menggelar unjuk rasa berasal dari kalangan mahasiswa dan warga Manokwari. Sebelum berkumpul dan berorasi di depan kantor DPR PB, massa long march dari kampung Unipa (Universitas Papua) di Amban. Longmarch kurang lebih 5 km melewati Jalan Gunung Salju, Jalan Merdeka dan Jalan Siliwangi. 

Mereka menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang menimpa rekan-rekannya di Yogya. “Penghinaan ini bukan hanya menyakiti mahasiswa asal Papua di Jogja. Mahasiswa yang berada di asrama Kamasan di Yogya itu dari Merauke, Sorong, Jayapura dan daerah-daerah lainnya di Papua. Asrama itu aset pemerintah,” ujar Jack Wanggai, tokoh pemuda saat berorasi di kantor DPR PB, seperti dikutip dari Radar Sorong.

Jack meminta kepada pimpinan di daerah untuk bersikap. Bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan di Yogya, para pimpinan di Provinsi Papua Barat diminta dapat memberi jaminan keamanan kepada para mahasiswa asal Papua untuk bisa berkuliah dengan tenang.

Massa membawa sejumlah spanduk dan panflet serta foto-foto peristiwa yang dialami beberapa mahasiswa asal Papua di Jogja. Spanduk di antaranya bertuliskan 'Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua untuk Kemanusiaan', Kami punya hak untuk berbicara kenapa dianiaya di tempat umum' serta beberapa spanduk lainnya.

Tiga anggota DPR PB, Ismail Jitmau, Emanuel Yenu dan Xaverius Kameubun didampingi staf Setwan, menerima massa. Puluhan personel Polres Manokwari dikerahkan berjaga-jaga mengamankan demo. Tampak Kapolres Manokwari AKBP Christian Ronny ikut memantau jalannya aksi.

Wader Wilson, koordinator aksi mengecam perlakuan aparat keamanan yang mengurung mahasiswa asal Papua di dalam Asrama Kamasan Yogya. Massa mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan dibacakan Presiden BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Unipa dan kemudian diserahkan ke anggota DPR PB. Terdapat enam poin tuntutan antara lain, pemerintah DIY segera menjamin kenyamanan dan keamanan mahasiswa Papua yang studi di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua juga diminta segera melakukan komunikasi tingkat tinggi dengan Pemda DIY untuk menjamin kepastian keamanan dan kenyamanan pada mahasiswa asal Papua dan Papua Barat di sana. “Para muspida Provinsi Papua Barat segera ke Yogya untuk mencari win-win solution terhadap persoalan yang terjadi, dengan menuntut pemerintah DIY meminta maaf atas nama rakyat Yogya atas makin, cacian dan hinaan,” tegas Wader.