Masuk Akal juga Alasan PD Usulkan Kompleks Parlemen Jadi RSD COVID-19

"Tugas dan fungsi DPR/DPD/MPR RI juga tidak hanya selalu dilaksanakan di Senayan, bahkan seharusnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI akan makin terlihat dengan turun ke lapangan dan dengan adanya RS darurat tersebut," katanya.

Syarief juga mengatakan mendapat banyak informasi dan keluhan dari pasien-pasien, karena tidak mendapat tempat tidur hingga fasilitas yang tidak memadai, khususnya di wilayah Pulau Jawa.

Politikus Partai Demokrat itu mengutip data Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang Intensive Care Unit (ICU) di sejumlah rumah sakit rujukan hampir terisi 100 persen.

"Kondisi ini juga terjadi di daerah Jawa lainnya, banyak pasien COVID-19 yang tidak mendapatkan kamar dan terpaksa duduk menunggu."

"Bahkan, ada beberapa kasus pasien gejala berat yang meninggal dunia, karena terlambat tertolong disebabkan kapasitas RS yang sudah penuh," katanya lagi.

Dia juga mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk memotong rantai penyebaran COVID-19.

Caranya, pemerintah harus tegas melaksanakan PPKM Darurat, termasuk melarang pekerja asing masuk ke Indonesia selama masa darurat.

Hal itu, menurut dia, karena jumlah kasus yang terus meningkat berimbas pada pelayanan rumah sakit yang tidak lagi mampu menampung pasien COVID-19 di beberapa daerah.