Masuk Daftar Cegah, Sutan Bhatoegana Pasrah
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah melayangkan surat permintaan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memasukkan nama Sutan Bhatoegana ke dalam daftar cegah. Permintaan cegah itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno.
Lalu apa tanggapan Sutan? Kepada JPNN, Sutan mengaku tak kaget mendengar kabar itu. Namun, dia memilih pasrah dan memastikan akan menaati hukum yang berlaku.
"Kan untuk kepentingan hukum, kita harus tunduk dan patuh. Ya saya ikut aturan ajalah," ujarnya, Jumat (14/2).
Politisi Partai Demokrat yang kini menjadi Ketua Komisi VII DPR itu juga mengatakan bahwa dirinya belum punya rencana bepergian ke luar negeri. Alasannya, Sutan masih fokus menghadapi pemilihan legislatif. "Karena memang lagi sibuk kampanye, jadi enggak ada waktu mau ke luar negeri," ucapnya.
Surat permintaan pencegahan atas Sutan dilayangkan KPK ke Imigrasi Kamis (13/2). Terhitung mulai saat itu dilayangkan, Sutan hingga enam bulan ke depan dilarang meninggalkan Indonesia.
Selain itu, KPK juga meminta Imigrasi memasukkan nama Tri Yulianto ke dalam daftar cegah. Tri merupakan kolega Sutan di DPR.
Selain kedua politisi itu, ada dua nama lain yang masik dalam daftar cegah Imigrasi atas permintaan KPK. Keduanya adalah mantan Deputi Pengendalian Bisnis SKK Migas Gerhard Marten Rumeser dan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara PPBMN Sri Utami. (chi/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah melayangkan surat permintaan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tim Gabungan Sita 7 Unit Hp, 10 Paku & 20 Korek Api di Lapas Narkotika Muara Beliti
- Hari Wayang, Kiai Paox Iben Sebut Kebudayaan Jembatan antara Pemerintah dan Rakyat
- Wamentan Sudaryono: Penyaluran Pupuk Langsung kepada Petani adalah Komitmen Presiden Prabowo
- Mendes Yandri Ajak Warga Desa Fokus Kembangkan Produk Lokal
- TPDI Laporkan Kapolda Sulut ke Divisi Propam Mabes Polri, Ada Apa?
- Status Tersangka Tom Lembong Bermotif Politik? Hakim Praperadilan Harus Mencecar Kejagung