JPNN.com 
Masuk Pelabuhan Liar, Tak Diberi Ijin Berlayar
Selasa, 28 Oktober 2008 – 14:26 WIB
Masuk Pelabuhan Liar, Tak Diberi Ijin Berlayar
JAKARTA - Departemen Perhubungan (Dephub) merespon permintaan Bea Cukai untuk menertiban pelabuhan liar yang diduga menjadi pintu masuknya barang-barang ilegal. Dimana, kapal yang terbukti singgah di pelabuhan liar tak akan diberi Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Agar upaya ini terus berkelanjutan, mereka harus melaporkan hasilnya secara periodik. "Para Adpel dan Kakanpel harus melaporkan hasilnya ke Dirjen Hubla setiap tiga bulan sekali," tegasnya. (wir/bas)
Plt Dirjen Perhubungan Laut Dephub Zurkarnain Oeyob mengatakan, kalau pihaknya telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh pejabat Administrator Pelabuhan (Adpel) dan Kepala Kantor Pelabuhan (Kakanpel) di Indonesia. "Tugasnya menertibkan pelabuhan yang telah beroperasi tanpa memiliki izin, maupun pelabuhan yang telah memiliki izin tetapi tidak sesuai perizinannya," ujar Zurkarnain di gedung Dephub Senin (27/10).
Baca Juga:
Dephub akhirnya mengeluarkan instruksi penertiban pelabuhan liar setelah mendapat masukan dari Dirjen Bea Cukai, Anwar Supriyadi. Instruksi itu dikeluarkan melalui surat bernomor UK.11/24/19/DJPL.08. "Untuk langkah awal, para Adpel dan Kakanpel di seluruh Indonesia diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan perizinan pelabuhan yang berada di wilayah kerja masing-masing," lanjutnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Departemen Perhubungan (Dephub) merespon permintaan Bea Cukai untuk menertiban pelabuhan liar yang diduga menjadi pintu masuknya barang-barang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- BNI JKK Dukung Kopi Garut Swasembada Pangan dan Go Global
- BTN Optimistis Tahun ini Aset Perseroan Bakal Tembus Rp 500 Triliun
- Ekspansi Bisnis 2025, FUNDtastic Akuisisi BPR Indomitra Pertiwi
- Implementasikan ESG, Telkom Beri Bantuan Sanitasi Air Bersih ke 232 Lokasi di Indonesia
- Tinjau ke Lapangan, Komisi XII DPR Pastikan Distribusi LPG 3 Kg Lancar Hingga ke Sub Pangkalan
- Bea Cukai Beri Asistensi Perusahaan Berstatus AEO Agar Optimalkan Fasilitas Kepabeanan
