Masyakat Daerah Dorong Capt Coky Leonardo Jadi Menteri Perhubungan

Terkait penataan internal secara rinci Capt. Leon menjelaskan, hal-hal yang diperlukan diantaranya adanya penataan regulasi turunan dari keempat UU bidang transportasi dalam bentuk permen ( Peraturan Menteri) atau kepmen (Keputusan Menteri) yang masih ada bertentangan dengan UU.

"Misalnya aspek terkait pada pembinaan stakeholder yang seharusnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut harus fokus pada pembinaan sesuai tusinya tidak lagi melimpahkan ke direktorat lainnya seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Darat," ujarnya.

Leon juga membahas terkait soal peranan menteri dengan menteri lainnya. Ia menyatakan posisi menteri dalam satu kabinet menduduki posisi yang setara. Tidak ada yang lebih dan dilebihkan.

"Kalaupun ada menteri kordinator, bukan berarti posisi menteri nya lebih tinggi dari menteri lainnya, melainkan sebatas mendapat tugas dan fungsi ( tusi) selaku pihak yang mengkordinasikan atas jalannya tusi dari menteri yang dibawah koordinatornya," papar Leon.

"Jadi seorang menteri, selain membina stakeholder juga mengawal tegaknya regulasi yang menjadi dasar menjalankan tugas pembinaannya di lingkungan kerjanya," tegas Leon.

Masih terkait pembinaan yang harus dijalankan Menteri Perhubungan pada masa mendatang, Capt. Leon menyatakan masih terbilang banyak. Mulai dari mengimplementasikan UU yang terbitnya diinisiasi Kementerian Perhubungan, sampai pada adanya regulasi teknis yang tidak mengikuti UU bidang transportasi.

"Misalnya dalam UU Pelayaran, sampai saati ini belum ada Indonesia Coast Guard yang menjadi amanat pembentukannya," kata Leon.

Kenapa belum terbentuk ? Hal itu terjadi karena di dalam Kementerian Perhubungan tidak tegas dalam membawa amanat dari UU Pelayaran tersebut untuk diimplementasikan.